| PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI |
| Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. |
| Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. |
| Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). |
| Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama |
| PEDOMAN LAINNYA |
|
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
|
| Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung |
| Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. |
| Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. |
| Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. |
| Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. |
| SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG |
| SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor : 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahamah Agung |
| SK Dirjen Badiag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012 Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 1313.c/DjA/OT.01.1/SK/10/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. |
| SK Dirjen Badilag Nomor 1267.a/DjA/OT.01.3/04/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia |
| SK Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik |
| SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. |
| SK Dirjen Badilag Nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Perlakukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. |
| SK Dirjen Badilag Nomor 2114/DjA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 2141/DJA/OT.01.4/X/2018 tentang Daftar Kode Satuan Kerja Untuk Nomor Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. |
| SK Dirjen Badilag Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama |
| SK Dirjen Badilag Nomor 04.1/DJS/KS.00/SK/I/2020 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI |
